Partai Politik pada Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

1.      Partai Politik       

a.        Orde Lama

      Peran Partai Politik pada masa Orde Lama sebagian besar hanya sebagai penengah, dan perumusan ide yang hanya berfungsi sebagai sarana sosialisasi   politik dan komunikasi politik.    

b.       Orde Baru

       Partai Politik pada saat itu sudah menjadi sarana penyalur aspirasi rakyat, namun kurang maksimal karena situasi politik yang panas dan tidak kondusif.  

c.        Reformasi

       Partai Politik pada era reformasi sebagai penyalur aspirasi rakyat bisa dimaksimalkan, dapat dilihat dari partai-partai yang tumbuh dan berkembang dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun.    

2.      Legislatif (DPR)

a.        Orde Lama

       Kedudukan DPR-RIS meelaksanakan pembuatan perundang-undangan, menetapkan anggaran Negara, bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.           

b.        Orde Baru

       DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi penyeimbang dalam prakteknya hanya sebagai pelengkap dan penghias struktur ketatanegaraan untuk memperkuat posisi presiden Soeharto.

c.       Reformasi

      Hasil amandemen tersebut berimplikasi pada perubahan kedudukan dan wewenang lembaga Negara. Kewenangan yang dahulunya meemusat di lembaga eksekutif sekarang di distribusikan meraka baik di legislatif maupun yudikatif.                       

3.       Eksekutif

a.       Orde Lama

      Kedudukan eksekutif dalam hal ini Presiden Soekarno tercermin tanpat batas, bahkan beliau mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden seumur hidup dengan persetujuan MPR pada fase selanjutnya.

b.      Orde Baru

       Meskipun diadakan pemilu dan ragam pola demokratisasi yang sebenarnya hanya rekayasa belaka, tidak membuat Soeharto turun dari tahta penguasa, hal ini menandai tidak adanya rotasi eksekutif di era Orde Baru.

c.       Reformasi

      Dalam masa pemerintahan Reformasi nampak jelas arah perubahan yang dinamis dan membaik. Kedudukan eksekutif menjadi setara dengan lembaga-lembaga lainnya yaitu legislatif dan yudikatif.

4.       Militer

a.       Orde Lama

      Pada tahun 1957, terjadi pemberontakan di beberapa daerah, sehingga peran militer semakin dibutuhkan, dan sejak saat itu, perannya semakin besar pula di bidang politik.

b.      Orde Baru

Agar keberadaan militer di bidang sosial-politik diakui, maka pemerintah militer Orde Baru melakukan langkah-langkah yuridis sebagai memasukan dwi fungsi ABRI dalam GBHN, tentang ABRI sebagai modal dasar pembangunan.

c.       Reformasi      

      Masa reformasi ini sempat  mendorong para militer TNI untuk meninggalkan perannya di bidang politik. Namun, dorongan itu tidak terlalu kuat, sehingga lambat laun peranan militer dalam bidang politik kembali menguat.

5.      Birokrasi

a.       Orde Lama

Birokrasi tidak pernah dapat melaksanakan kebijakan atau program-programnya karena sering terjadi pergantian pejabat dari partai politik yang memenangkan pemilu.

b.      Orde Baru

      Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme     Negara yang bertujuan untuk mendukung penetarsinya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol piblik secara penuh.

c.       Reformasi

Kontraproduktif dalam birokrasi tersebut masih belum efektifnya penegakkan hukum dan kontrol publik terhadap birokrasi, menyebabkan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat birokrasi masih tetap berlangsung.  

Daftar Pustaka :

Marbun B. N. (1992). DPR RI; Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Soehino (1992). Hukum Tata Negara; Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.